MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan normal. Penegasan itu disampaikan agar masyarakat tetap memperoleh layanan secara optimal meskipun berada dalam situasi darurat bencana.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto di Ruang Kerja Gubsu, Senin (23/2). Pertemuan itu membahas keberlanjutan tata kelola pemerintahan di wilayah terdampak.
Bobby menjelaskan, dampak bencana cukup signifikan, bahkan dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam tertimbun longsor. Sejumlah akses menuju wilayah terdampak, khususnya ke Tapanuli Tengah (Tapteng), sempat terputus akibat banjir dan tanah longsor.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota tetap aktif setelah masa tanggap darurat. Fokus utama perbaikan selama bencana, kata dia, diarahkan pada pelayanan kesehatan.
“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.
Pemprov Sumut, lanjutnya, telah menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Gubernur guna mempercepat pemulihan daerah terdampak pada akhir tahun lalu. Selain dukungan kebijakan, bantuan logistik juga disalurkan kepada masyarakat melalui posko bencana.
Bantuan tersebut berasal dari ASN Bapeg Sumut dalam bentuk sembako. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah yang terdampak banjir.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di wilayah terdampak tetap berjalan adaptif, terpadu, dan akuntabel. Hal itu mencakup perlindungan aparatur sipil negara (ASN), fleksibilitas mekanisme kerja, hingga penguatan layanan digital.
Ia juga menekankan pentingnya penyelamatan dan perlindungan arsip pemerintahan sebagai bagian dari keberlanjutan birokrasi. Pemerintah pusat, menurutnya, mendorong integrasi layanan berbasis digital agar masyarakat tetap mudah mengakses pelayanan.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Kementerian PANRB. (san/azw)
