Suahasil Nazara Pimpin Kemenkeu, Rekam Jejaknya di Dana Transfer Daerah Jadi Sorotan

Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Latar belakangnya yang dalam di desentralisasi fiskal membuat publik dan pemerintah daerah menanti arah kebijakan dana transfer ke daerah ke depan.

JAKARTA — Suahasil Nazara bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal. Sebelum dipercaya sebagai Menteri Keuangan penuh, ia sudah lama menekuni isu hubungan keuangan pusat dan daerah. Purbaya Yudhi Sadewa yang digantikannya baru menjabat sekitar setahun, sejak 8 September 2025.

Prabowo memberi arahan khusus kepada Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Defisit diminta tetap di bawah 3%.

Jejak Panjang di Desentralisasi Fiskal

Keterlibatan Suahasil di ranah otonomi daerah tercatat sejak 2009. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Posisi itu berlanjut dengan peran sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.

Sebagai Wakil Menteri Keuangan, ia memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama. Kerangka itu dirancang untuk memperbaiki hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Salah satu persoalan yang berulang ia soroti adalah pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah yang belum optimal. Dana transfer meningkat, tapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.

Dorongan Dana Abadi Daerah dan Kritik Ketergantungan Pusat

Suahasil juga mendorong pembentukan dana abadi daerah. Gagasan ini terutama ditujukan bagi daerah yang memiliki kas atau cash idle menganggur alih-alih dibelanjakan.

Ia berulang kali menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi. Menurutnya, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Di bawah pengawasannya sebagai Wamenkeu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terus tumbuh signifikan. Pada Januari 2026, realisasinya sempat mencapai Rp95,3 triliun hanya dalam satu bulan.

Pertanyaan soal Nasib DAU dan DBH ke Depan

Analis Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian menteri adalah masalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga dinilai menjadi beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.

Dengan latar belakang Suahasil, perhatian kini mengarah ke arah kebijakan dana transfer daerah. Apakah DAU dan DBH akan direformasi. Apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif.

Daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat menanti jawabannya. Rekam jejak Suahasil memberi sinyal bahwa isu desentralisasi fiskal akan tetap menjadi salah satu fokus utama di Kemenkeu.

Fakta Singkat

Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal

• Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
• Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
• Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
• Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi

Konteks Pergantian

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.

Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.