SUMATERA UTARA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bisa menghemat sekitar 10% anggaran subsidi energi. Konsep yang digodok adalah melarang masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan 10 membeli BBM bersubsidi.
Rencana ini berlandaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Belum ada keputusan resmi soal kapan aturan ini mulai berlaku maupun besaran harga yang akan diterapkan.
Mengapa Wacana Ini Muncul Sekarang
Harga minyak mentah dunia kembali menembus US$100 per barel. Minyak Brent ditutup di level US$101,21 per barel pada Rabu (9/9).
Dengan tingkat harga setinggi itu, pembicaraan mengenai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diprediksi segera mengemuka di pelbagai forum, dari siniar sampai opini di koran.
Siapa yang Akan Terdampak
Kelompok yang masuk dalam rencana pembatasan adalah masyarakat desil 9 dan 10. Desil ini merujuk pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam klasifikasi data sosial ekonomi.
Artinya, masyarakat di luar desil tersebut masih diperkirakan bisa mengakses BBM bersubsidi. Namun, rincian teknis soal bagaimana pembatasan diterapkan di lapangan belum diumumkan.
Berapa Besar Penghematan yang Diharapkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pembatasan ini bisa menghemat sekitar 10% anggaran subsidi energi. Angka itu bersifat perkiraan awal, bukan hasil final.
Besaran pasti penghematan bergantung pada cakupan pembatasan dan harga minyak dunia dalam beberapa bulan ke depan.
Apa yang Perlu Dicermati Masyarakat
Hingga kini belum ada jadwal resmi pencairan atau penerapan aturan ini. Pemerintah juga belum mengumumkan mekanisme pengecekan status desil bagi tiap warga.
Masyarakat disarankan menunggu pengumuman resmi dari kementerian terkait. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah.
Waspadai pihak yang mengaku bisa mengubah status desil atau meloloskan seseorang dari pembatasan dengan imbalan uang. Data DTSEN dikelola pemerintah, bukan perorangan.
