MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini ditegaskan Surya saat menghadiri Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2026 secara virtual dari Medan, Rabu (19/2/2026).
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini merupakan langkah krusial dalam menjaga transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan negara di wilayah Sumatera Utara.
Audit interim untuk LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dijadwalkan berlangsung intensif selama lebih dari satu bulan.
| Detail Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Objek Pemeriksaan | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 |
| Periode Audit | 18 Februari s.d. 26 Maret 2026 |
| Tujuan Utama | Meningkatkan akuntabilitas & mitigasi risiko pengelolaan keuangan |
| Target Opini | Meraih/Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
Wagub Surya menekankan bahwa kelancaran proses audit sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan data yang disediakan oleh masing-masing Pemda. Ia berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan jajaran eksekutif dapat berjalan dua arah secara responsif.
“Saya minta agar seluruh jajaran berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan yang diperlukan tim pemeriksa. Kita ingin tata kelola keuangan di Sumut terus meningkat,” tegas Surya.
Pemerintah Provinsi menaruh harapan besar agar daerah-daerah yang sebelumnya belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperbaikinya pada laporan tahun 2025 ini. Dengan begitu, standar pengelolaan keuangan di seluruh wilayah Sumatera Utara diharapkan dapat seragam dalam koridor yang akuntabel.
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menambahkan bahwa audit ini juga berfungsi sebagai sarana mitigasi. "Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang, minimal berkurang," ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala Daerah dari 33 Kabupaten/Kota, serta jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Sumut.