Pemprov Sumut dan BNPB Sinkronkan Data Huntap, Targetkan Tak Ada Pengungsi Saat Ramadan
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor. Dana tersebut akan difokuskan pada lima sektor prioritas yang dinilai krusial untuk memulihkan kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah.
Porsi anggaran terbesar dialokasikan pada sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp275 miliar. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, penguatan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, hingga rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat bencana.
Selain infrastruktur, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk sektor komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak sebesar Rp110 miliar.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, anggaran tersebut berasal dari pergeseran belanja daerah yang difokuskan khusus untuk pemulihan pascabencana.
“Kita lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan. Di bidang pendidikan, anggarannya kita bagi untuk perbaikan infrastruktur dan pembebasan SPP bagi siswa di daerah terdampak bencana,” ujar Bobby Nasution saat rapat koordinasi bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).
Selain itu, Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut disesuaikan dengan standar pembangunan huntap dari pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.
Menurut Bobby, realisasi pembangunan huntap masih menunggu data final dari pemerintah kabupaten dan kota, yang selanjutnya akan disinkronkan dengan data milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jika seluruh kebutuhan huntap sudah terakomodasi oleh BNPB, maka anggaran ini bisa kita alihkan untuk memperkuat dukungan ke BNPB, sehingga nilai rumah yang dibangun bisa lebih dari Rp60 juta per unit,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui BNPB terus melanjutkan upaya rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumut, BNPB menyiapkan sebanyak 5.951 unit huntap, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pendistribusian bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, meski status tanggap darurat telah dicabut, pemerintah pusat tetap berkomitmen mendampingi daerah hingga proses pemulihan benar-benar tuntas.
“Kami pastikan tidak ada masyarakat yang masih berada di pengungsian saat Ramadan. Warga akan ditempatkan di huntara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan stimulan berupa Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta sebagai pengganti isi rumah yang rusak, serta Rp5 juta untuk modal usaha bagi pelaku usaha terdampak bencana.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan bahwa secara umum kondisi Sumatera Utara pascabencana mulai kembali normal. Hal tersebut ditunjukkan oleh berjalannya roda pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, membaiknya layanan publik, serta lancarnya akses transportasi dan distribusi logistik.
“Sebagian besar wilayah sudah membaik. Namun masih ada beberapa daerah yang perlu percepatan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga, karena beberapa indikator pemulihan di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal,” kata Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran OPD Pemprov Sumut.