MEDAN – Rencana pembangunan lift senilai Rp4,9 miliar di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Di tengah kebijakan efisiensi fiskal dan berbagai kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, proyek tersebut dinilai perlu dievaluasi kembali.
Anggota Banggar DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan lift belum tentu sejalan dengan kondisi sektor pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Jika tidak bersifat mendesak, sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu. Masih banyak kebutuhan pendidikan yang lebih prioritas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Zeira menyoroti adanya inkonsistensi dalam kebijakan pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah menerapkan pengetatan belanja, bahkan sejumlah bantuan untuk rumah ibadah dan sekolah pada tahun 2025 disebut belum terealisasi.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan kebijakan tersebut ketika di satu sisi pemerintah menyampaikan narasi efisiensi, namun di sisi lain muncul rencana pembangunan fasilitas perkantoran dengan nilai signifikan.
“Ini menimbulkan pertanyaan soal konsistensi kebijakan anggaran. Kita bicara efisiensi, tapi muncul anggaran baru yang cukup besar,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif di DPRD Sumatera Utara, Zeira menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan APBD. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi mendalam sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Menurutnya, anggaran Rp4,9 miliar dapat dialihkan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, seperti:
Perbaikan ruang kelas dan fasilitas sekolah
Bantuan operasional pendidikan
Peningkatan sarana belajar di wilayah terpencil
Dukungan infrastruktur dasar pendidikan
“Kita tidak menolak pembangunan fasilitas. Namun harus dilihat urgensinya. Apakah lift lebih penting dibanding sekolah yang masih kekurangan ruang kelas atau fasilitas dasar?” katanya.
Ia juga berharap Gubernur Sumatera Utara mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat kondisi fiskal daerah serta kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran semestinya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan sensitivitas publik dan rasa keadilan.
“Sebaiknya ditinjau ulang. Jika belum mendesak, bisa ditunda dulu. Masih banyak program bantuan yang lebih prioritas dan belum tersalurkan,” ujarnya.
Sorotan Banggar DPRD Sumut ini menjadi bagian dari fungsi kontrol terhadap penggunaan APBD agar setiap alokasi belanja tepat sasaran, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Isu ini tidak semata berkaitan dengan pembangunan lift, melainkan menyangkut prinsip tata kelola anggaran yang menempatkan urgensi dan manfaat publik sebagai dasar pengambilan keputusan.
Di tengah berbagai tantangan pendidikan di Sumatera Utara, penentuan skala prioritas dinilai menjadi faktor kunci agar kebijakan fiskal tetap konsisten dan berpihak pada rakyat.